JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir mengkhawatirkan bom waktu dari pengelolaan dana pensiun perusahaan plat merah yang tercatat minus Rp9,8 triliun per 2021 lalu.
“Ini sudah ada defisit yang sangat besar Rp 9,8 triliun di 2021, ini sangat besar yang terdiri dari mayoritas BUMN yang ada. Setidaknya, hanya 35 persen yang sehat, sisanya belum sehat,” ujar Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR seperti dikutup cnn dari Detik, Senin (13/2/2023).
Ia menilai apabila dana pensiun BUMN tidak diintervensi maka ledakan masalah besar bisa terjadi.
“Ini akan ada ledakan satu dua tahun ke depan kalau tak ada intervensi hari ini,” ujarnya.
Selama ini, sambungnya, dana pensiun BUMN dikelola sendiri oleh manajemen perusahaan plat merah terkait. Imbasnya, apabila ada masalah, tidak terdeteksi.
Ia juga menaruh perhatian pada pengelolaan investasi yang menggunakan dana pensiun. Ia tak ingin kasus penempatan investasi bodong terulang kembali seperti pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero).
“Kita enggak ingin investasi dana pensiun ini dilakukan investasi bodong lagi,” ujarnya.
Erick juga sudah memerintahkan semua BUMN agar melakukan uji tuntas pengelolaan dana pensiun masing-masing perusahaan sejak September 2022.
Selanjutnya, Erick meminta agar agenda penyehatan dana pensiun dimasukkan ke dalam kontrak manajemen. Selain itu, perusahaan juga harus menjadikan transformasi dana pensiun yang bermasalah sebagai prioritas.
“Kita lihat lampunya sudah mulai kuning, jangan sampai 6-7 bulan ada isu, padahal ini kasus lama bukan baru,” jelasnya. (CNNI/HIDAYAT AHMAD)
