MEDAN – Ada sejumlah upaya yang dilakukan Pemko Medan dalam mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara sehingga dapat mempertahankannya empat kali berturut-turut.
“Pemko Medan melakukan peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran,” kata Wali Kota Medan Bobby Nasution diwakili Wakil Wali Kota H Aulia Rachman menanggapi Pemandangan Umum Fraksi Partai Gerindra tentang langkah strategis mempertahankan WTP di Rapat Paripurna tentang Penyampaian Tanggapan Kepala Daerah Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A 2023 di Gedung DPRD Medan, Senin (10/6).
Selain itu, kata Aulia, Pemko Medan juga melaksanakan kerja tepat waktu dan berkualitas, termasuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Di samping itu kita juga cepat menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut,” ungkapnya lagi.
Selanjutnya, menanggapi pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan mengenai rendahnya realisasi PAD tahun 2023, termasuk retribusi daerah, Aulia Rachman menuturkan, hal itu lebih disebabkan faktor masih kurangnya kesadaran perpajakan dan retribusi daerah dari wajib pajak maupun wajib retribusi.
Sedangkan untuk meningkatkan pengelolaan PAD, jelas Aulia, Pemko Medan akan membuat lebih sederhana administrasi perpajakan. Kemudian, imbuhnya, waktunya juga harus cepat dan mudah serta berbasis online.
Terkait pertanyaan tentang bentuk-bentuk rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan atas Laporan Jawaban Pelaksanaan APBD tahun 2023, Aulia mengungkapkan, Pemko Medan mengelompokkannya dalam dua kelompok besar.
Pertama, kata Aulia, rekomendasi yang bersifat sistem pengendalian internal. Sedangkan yang kedua, lanjutnya, rekomendasi tindak lanjut yang bersifat kepatuhan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tahun 2023. Di samping itu, sambungnya, menghapus potensi kerugian keuangan daerah.
Kemudian, menanggapi Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar tentang imbauan agar Pemko Medan mengevaluasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum maksimal dalam pencapaian realisasi pendapatan dan belanja, giliran Pj Sekda Kota Medan yang menjawabnya.
Dikatakan, Topan, Pemko Medan pada prinsipnya senantiasa melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja perangkat daerah untuk mendorong kinerja yang lebih optimal.
“Terutama dari sisi serapan belanja daerah, pemerintah kota melakukan evaluasi terhadap Perusahaan Umum Daerah (PUD) yang semestinya memberikan kontribusi daerah. Bahkan, Pemko Medan melalui Badan Pengawas tetap memberikan masukan guna meningkatkan kualitas manajemen PUD sehingga usaha bisnisnya memberikan kontribusi nyata baik dari baik sisi fiskal maupun fungsi-fungsi sosial lainnya,” jelas Topan Ginting.
Tidak itu saja, menanggapi pemandangan umum Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) tentang penanggulangan begal dan ranmor yang cukup meresahkan, Topan Ginting mengungkapkan, Pemko Medan selalu meningkatkan koordinasi dengan pihak kepolisian dan TNI untuk bersama-sama berkolaborasi menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat.
“Koordinasi yang baik dalam bentuk kerjasama antara pihak kepolisian, TNI dan Satpol PP, khususnya pada jam rawan termasuk mengaktifkan posko-posko ketentraman dan ketertiban umum di seluruh kecamatan,” ungkapnya. (Red)
