JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo meninjau Pasar Induk Cipinang, Jakarta, untuk memastikan secara langsung bahwa stok beras tersedia dengan jumlah yang mencukupi.
Beras dari Pasar Induk Cipinang nantinya akan didistribusikan ke ritel, pasar swalayan, hingga pasar-pasar di daerah.
Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam peninjauan tersebut yaitu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Pj. Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, Wali Kota Jakarta Timur M. Anwar, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi, dan Direktur Utama Food Stasion Pamrihadi Wiraryo.
“Saya datang di Pasar Induk Cipinang ini untuk memastikan bahwa stok beras di sini ada karena dari sinilah didistribusikan ke ritel, ke super market, ke daerah, dari Pasar Induk Cipinang ini sehingga saya ingin pastikan beras yang ada di sini ada, tersedia, jumlahnya cukup, dan saya melihat melimpah,” ujar Presiden Jokowi dalam keterangannya kepada media usai peninjauan,Jumat (17/02/2024).
Lebih lanjut, Presiden Jokowi menyebut bahwa harga beras yang berada di atas harga normal saat ini disebabkan oleh belum masuknya hasil panen.
Selain itu, jalur distribusinya juga terganggu oleh banjir di sejumlah daerah seperti di Demak dan Grobogan.
“Tapi saya kira sudah diselesaikan lewat pengiriman dari Bulog juga ke daerah, Bulog ke Pasar Induk Cipinang, saya kira dalam seminggu-dua minggu ini harga berasnya akan sedikit turun. Sambil menunggu panen,” harap Presiden Jokowi.
Selain itu, untuk mengendalikan harga beras, Presiden Jokowi juga telah menginstruksikan jajaran terkait untuk mendistribusikan suplai beras ke pasar dan ke daerah, baik beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) maupun beras komersial.
“Sudah, pokoknya pasar minta berapa pun, beri. Daerah minta berapa pun, beri, baik yang SPHP maupun yang komersial, beri. Barangnya ada,” ucap Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi juga menepis anggapan bahwa kenaikan harga beras dipicu pemberian bantuan pangan dari pemerintah.
Menurut Presiden Jokowi, pemberian bantuan pangan kepada masyarakat justru merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia dalam mengendalikan harga beras dengan meningkatkan suplai di masyarakat.
“Tidak ada hubungannya sama sekali dengan bantuan pangan beras, tidak ada hubungannya sama sekali kenaikan harga. Karena justru ini yang bisa mengendalikan, karena suplainya lewat bantuan sosial ke masyarakat sehingga justru itu menahan harga tidak naik. Kalau enggak, justru melompat. Ini rumus supply dan demand. Kalau suplainya diberikan dan terdistribusi dengan baik, otomatis harga akan terkendali,” tutup Presiden Jokowi.(red)
